UTS PENGANTAR ILMU EKONOMI DAN BISNIS- KAMPUS MILENIAL ITBI

 Nama:Geovanni Maruli Tua Sinaga 

Kelas: Sore 

Jurusan: Sistem informasi 

1.bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba.

2.Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

3.Revolusi industri secara simpel artinya adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang.

4.Kualitas (Mutu) tentunya bukan hanya pada produk atau barang, tetapi juga diaplikasikan pada sektor Jasa atau pelayanan. Sedangkan Produktivitas (Productivity) adalah Rasio atau perbandingan antara INPUT (Masukan) dan OUTPUT (keluaran) dalam kegiatan menghasilkan suatu produk ataupun jasa.

5.INPUT dalam Produktivitas ini dapat berupa sumber daya yang digunakan seperti Modal, Tenaga Kerja, Bahan (Material) dan Energi sedangkan OUTPUT dapat berupa Jumlah Unit Produk ataupun Pendapatan yang dihasilkan. 


6.Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual / produsen dengan banyak pembeli.


contoh monopoli adalah perusahaan-perusahaan yang produksinya menguasai hajat hidup orang banyak, misalnya pertamina yang menguasai produksi dan distribusi minyak bumi, atau PLN yang merupakan penyedia listrik utama di negeri ini.


 7.Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual / produsen dengan banyak pembeli.

contoh monopoli adalah perusahaan-perusahaan yang produksinya menguasai hajat hidup orang banyak, misalnya pertamina yang menguasai produksi dan distribusi minyak bumi, atau PLN yang merupakan penyedia listrik utama di negeri ini.

8.kapitalisme diartikan sebagai sebuah sistem ekonomi yang mana memberikan kebebasan penuh pada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi. 


Salah satu contoh nyata yang sekarang ini banyak dijumpai yaitu eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di Papua. Yang patut untuk disayangkan eksploitasi di Papua ini dilakukan oleh para perusahaan besar dari berbagai negara seperti yang paling terkenal Freeport. 

9.Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi dimana pemerintah mengendalikan semua kegiatan ekonomi dan menentukan kegiatan ekonomi, sama seperti sistem ekonomi terpusat, dimana masyarakat sama sekali tidak punya kebebasan dalam menentukan produksi.

Contoh dari sistem ekonomi sosialis yaitu :

A.Pemerintah mengendalikan kegiatan ekonomi

B.Semua keputusan terkait barang dan jasa yang akan diproduksi diputuskan oleh pemerintah.


10.Saat ini, Indonesia sedang menghadapi krisis dalam bidang ekonomi yang disebabkan karena pandemic covid-19. Kondisi tersebut sudah nampak memprihatinkan, ekonomi secara global 2020 diperkirakan bisa jatuh seperti depresi 1930, bukan lagi seperti tahun 2008 atau 1998. Kondisi ini juga memicu penurunan perdagangan bahkan perdagangan internasional. Di Indonesia sendiri berbagai sektor harus terkendala dalam proses operasi, seperti pabrik-pabrik yang harus menghentikan proses operasi karena kondisi yang tidak memungkinkan ini.

Berdasarkan informasi dari laman berita Kompas.com yang dilansir pada tanggal 10 Mei 2020, pertumbuhan year-on-year, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53 persen.

Mengingat berlakunya anjuran dari pemerintah agar tidak keluar rumah (PSBB), banyak orang yang mengakses pekerjaan, pendidikan ataupun tempat hiburan melalui teknologi informasi secara online. Hal ini lah salah satu penyebab perekonomian melemah. Beberapa masyarakat yang bekerja di sebuah perusahaan banyak para pekerja nya yang di rumahkan bahkan di PHK, Sehingga kebingungan akan bekerja apa untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Para investor luar negeri juga menarik dananya dari pasar saham, terbukti Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah berada di angka 4,049 atau sudah turun 36.8% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.


Menteri Keuangan, Sri Mulyani baru-baru ini juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan bisa serendah 2.5 bahkan sampai 0%. Hal ini akan terjadi jika masalah wabah ini memburuk dan bertahan selama lebih dari enam bulan, perdagangan internasional yang jatuh sebanyak 30%, dan industri penerbangan yang jatuh sebanyak 75%.

Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. 


Maka, berdasarkan Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) periode Agustus ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. (Kompas.com dilansir pada tanggal 11 Agustus 2020).


Maka berdasarkan hal tersebut dampak yang sangat krisis dalam bidang perekonomian Indonesia yaitu pertama, peningkatan yang signifikan jumlah pengangguran dan kedua, perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca-krisis.


Peningkatan Jumlah Pengangguran

Akibat terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis menyebabkan para pekerja mengalami kerugian, termasuk dirumahkan bahka n diberhentikan (PHK). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 7 April 2020, akibat pandemi Covid-19, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan, dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak ini. Rinciannya, 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan, sedangkan 137.489 pekerja di-PHK dari 22.753 perusahaan. Sementara itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal adalah sebanyak 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja.

Namun, dalam catatan kebijakannya, tim riset SMERU menyebut bahwa angka ini belum menggambarkan tingkat pengangguran secara keseluruhan karena belum memasukkan pengangguran dari sektor informal dan angkatan kerja baru yang masih menganggur.


Pasar Tenaga Kerja Pasca-Krisis

Tim riset SMERU menyebutkan, setidaknya ada empat poin utama yang akan mendorong terjadinya perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca krisis ekonomi dan pandemi Covid-19. Pertama, tingkat penyerapan tenaga kerja tidak akan sebesar jumlah tenaga kerja yang terkena PHK. Selisih tenaga kerja yang tidak terserap ini, kemudian akan masuk ke dalam kelompok pengangguran.


“Oleh sebab itu, yang perlu diantisipasi dalam menyusun program pemulihan ekonomi pasca krisis diharapkan juga mengarah pada sektor-sektor informal agar produktivitas mereka dapat ditingkatkan,” kata Adi dalam wawancara tertulis dengan Kompas.com, Senin (10/8/2020). Dia mengatakan, hal tersebut diperlukan karena jika produktivitas pekerja dapat ditingkatkan, maka diharapkan tingkat upah mereka juga akan lebih baik.

Kedua, perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi dan mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus (multitasking).


Ketiga, lapangan usaha yang akan berkembang pasca pandemi Covid-19 adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi. Tenaga kerja yang dibutuhkan juga adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang teknologi. 

Maka, selama masyarakat melakukan work from home, dimana para pekerja kan lebih maksimal menggunakan teknologi informasi sistem online lebih baik lagi dari sebelumnya.


Jadi, bagaimana bentuk kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisik ekonomi selama pandemic covid -19 ?


Kebijakan Pemerintah Menghadapi Kondisi Perekoimian Indonesia Hal yang paling utama adalah pemerintah perlu menyiapkan protocol atau strategi dalam menghadapi pandemi Covid -19

Menanggapi hal tersebut, maka Kementerian keuangan telah menyiapkan beberapa skenario menghadapi krisis wabah COVID-19, beberapa diantaranya adalah menambah hutang negara untuk menambal defisit anggaran dan pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran untuk membantu menjaga pertumbuhan ekonomi yang akan terdampak jika dilakukan karantina.


Dalam kondisi ini respons kebijakan yang dapat dan perlu ditempuh antara lain:


Melakukan karantina pasien di wilayah yang sedang dilanda wabah, Melarang aktivitas di luar rumah bagi seluruh warga kecuali jika sangat perlu dilakukan, Menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, Menyiapkan cara-cara mendistribusikan bahan kebutuhan pokok, Memastikan anggaran untuk jaring pengaman sosial yaitu bantuan bagi masyarakat yang rentan akibat wabah ini.


Kelompok masyarakat yang paling rentan tidak hanya yang selama ini masuk ke dalam Program Keluarga Harapan tetapi juga kelompok masyarakat yang kehilangan pendapatan seperti pegawai harian lepas yang diberhentikan, pedagang kecil yang kehilangan penghasilan, termasuk perlindungan bagi tenaga medis yang berhadapan langsung menangani pasien COVID-19. (Artikel Akademi Ilmuan Muda Indonesia yang diakses pada tanggal 10 Agustus 2020)

Terlepas dari perkembangan wabah yang cukup memprihatinkan saat ini, maka selalu waspada dalam menyiapkan diri dari kondisi terburuk ini sehingga akan dapat menjamin hasil yang terbaik.

Selanjutnya, pemerintah juga telah melakukan kebijakan dengan memberlakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui UU No. 23 Thn 2020. Fokus yang diberikan pada undang-undang tersebut adalah menyelamatkan sektor ekonomi seperti perbankkan, badan usaha milik negara, dan pelaku pelaku ekonomi lainnya. Dengan adanya program PEN tersebut diharapkan mampu menjaga aktivitas runtuhnya ekonomi Indonesia.


Undang-undang tersebut juga memiliki orientasi untuk mengurangi kasus Pemutusan Hak Kerja (PHK) dengan cara memberikan subsidi bunga kredit bagi debitur usaha mikro, kecil, menengah yang terdampak COVID-19, guna mempercepat pemulihan ekonomi negara.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, PP 23/2020 juga mengatur bahwa Pemerintah dapat melakukan program pemulihan ekonomi melalui pengalokasian belanja negara.


Salah satunya adalah dengan memberikan subsidi bunga bagi kelompok pelaku usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah yang terdampak COVID-19 dan telah melakukan restrukturisasi kreditnya pada perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta perusahaan pembiayaan. (Kemenkeu.com diakses pada tanggal 10 Agustus 2020)

Hal tersebut juga mendorong agar pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dan membantu negara dalam melakukan pemulihan ekonomi, meskipun ditengah PSBB.


Maka, kesimpulan dari penulis adalah melihat begitu miris nya keadaan ekonomi masyarakat yang terpuruk selama pandemic seperti perusahan, toko, bahkan tempat wisata tutup (lock down) sehingga banyak nya para pengangguran. Oleh sebab itu, melalui berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut cukup memberikan jalan bagi masyarakat dalam memberikan berupa bantuan dalam masalah perekonomian. Namun hal itu, tentu tidaklah dapat mengembalikan perekonomian sebelum adanya pandemic Covid -19. Akan tetapi kita harus terus berusaha dan bekerja sama untuk mengembalikan perekonomian sebelumnya dan terus melakukan peningkatan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan global. Kita juga berharap semoga pandemic covid 19 cepat berakhir













Komentar